Aktivis Minta Menag Diganti Karena Pernyataannya Menyulut Konflik
Selasa, 08 Februari 2011
Jakarta - Aktivis pro demokrasi dan HAM angkat bicara soal penyerangan terhadap jemaat Ahmadiyah di Cikeusik, Pandeglang, Banten. Mereka menilai pernyataan Menteri Agama Suryadharma Ali yang menyalahkan Ahmadiyah, telah menyulut konflik. Menag pun sudah seharusnya diganti.
~
"Saya kecewa sama Menteri Agama yang terkesan menyalahkan Ahmadiyah. Menag itu sudah saatnya harus diganti. Karena pandangan dari Menag itu mempersubur konflik yang terjadi," ujar advokat Todung Mulya Lubis dalam jumpa pers di Wahid Institute, Jl Taman Amir Hamzah, Jakarta Pusat, Selasa (8/2/2011).
Menurut Todung, negara kini tidak dalam kondisi melindungi HAM. Presiden SBY seharunya bisa bertindak lebih konkret. Tidak boleh satu warga negara manapun dilukai atau dibunuh karena sikap atau agama mereka pribadi. Insiden yang terjadi Pandeglang merupakan suatu tindakan kriminalisasi terhadap perbedaan yang ada.
"Ada pembiaran. Tidak mungkin polisi dan intel tidak mencium bahaya yang ada. Intel sangat banyak. Pembiaran semacam ini merupakan pelanggaran HAM yang fundamental," ujarnya.
Todung mengatakan, pemerintah saat ini tidak solid. Karena sehari sebelum insiden terjadi, ada laporan kalau anggota Ahmadiyah diamankan kepolisian. Dengan begitu, peristiwa berdarah ini bisa diantisipasi.
"Tapi yang dikerahkan cuma 2 anggota. Itu kan tidak solid sama sekali," ungkapnya.
Senada dengan Todung, pendeta Albertus Patty dari Christian Muslim Relationship mengatakan, memang sudah seharusnya Menag diganti. Sikap dan pendirian seorang Menag terkait insiden Ahmadiyah ini akan memperbesar konflik. "Presiden seharusnya tahu itu," ujar Albertus.
Begitu juga dengan Ketua SETARA Institute, Hendardi. Hendardi juga meminta agar Kapolda Banten, Kapolres Pandeglang, dan Kapolsek Cikeusik dibebastugaskan untuk pemeriksaan Komnas HAM. "Sebaiknya dibebastugaskan," pintanya.(gus/fay)
Sumber: Detik.com
0 komentar:
Posting Komentar